PPDI Koordinasi dengan Bupati, Bahas Persoalan Desa

KABUPATEN CIREBON - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, melakukan koordinasi dengan Bupati Cirebon Imron, Rabu (23/2/2022). Bertempat di ruang rapat bupati, PPDI bersama tim membahas berbagai macam hal, yang memang sering terjadi di setiap desa pasca Pilwu dan masalah lainnya.

Bupati Cirebon saat rapat mengungkapkan, masalah pergantian perangkat desa saat masa kuwu baru adalah hal yang wajar. Biasanya, kuwu yang baru terpilih langsung mengganti perangkat desanya. Disinilah terkadang timbul masalah karena perangkat baru, ada juga yang belum mengerti situasi.

Baca juga: Resmikan Penataan Kampung Ulos Huta Raja, Presiden Jokowi: Upaya Pemerintah Lestarikan Warisan Pusaka Bangsa

"Disinilah fungsi PPDI agar memberikan pendampingan terkait masalah ini. Harusnya, kuwu lama juga tetap bersinergi dengan kuwu terpilih, supaya perangkat desa yang akan diganti juga kondusif, " ungkap Imron.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Imron juga meminta, semua kuwu bekerja secara profesional, agar bisa membangun desa dengan baik. Adanya Dana Desa harus digunakan sebaik mungkin, supaya bisa dipergunakan sesuai dengan APBdes yang sudah dicanangkan. Untuk itu, perangkat desa juga harus diisi oleh orang-orang yang profesional.

"Kuwu itu harus bekerja secara profesional. Kalau ada kuwu yang kinerjanya kurang baik, ya tolong ingatkan. Perangkat desa jangan mau kalau kuwu sudah melenceng dari mekanisme. Bekerja secara profesional akan menghasilkan kualitas yang baik, " jelas Imron.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Omicron Kemenkes Terbitkan Surat Edaran

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Cirebon, Sutara, mengaku berterima kasih atas arahan dan masukan yang bupati berikan. Menurutnya, kedepan PPDI akan lebih intens lagi memberikan pendampingan untuk perangkat desa yang mempunyai permasalahan dengan kuwu. 

"Kami kedepan akan lebih intens lagi memberikan pendampingan kepada perangkat desa. Baik saat ada masalah pergantian, serta persalahan ketika sudah bekerja, " ujarnya.

Baca juga: Kinerja Pemprov Jawa Barat Tahun 2021 Capai 95,51 persen

Sedangkan kepala DPMD, Erus Rusmana menyampaikan, kuwu dan perangkat harusnya bisa beradaptasi dengan aturan dan kebijakan yang sudah ada. Jangan sampai kebijakan itu dilanggar, karena implementasinya bisa menimbulkan resiko yang cukup besar. 

"Dari 135 desa hasil pilwu serentak kemarin, ada yang mentaati aturan, ada juga yang terindikasi melanggar. Ini harus disikapi secara serius, agar jangan sampai masuk ke ranah hukum, " tukas Erus. (Subekti)

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI